Tintanarasi.com, Nasional – Data Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai provinsi di Indonesia diduga mengalami kebocoran dan dijual di forum peretas Breachforums. Data tersebut dilaporkan dijual seharga 10 ribu dolar AS atau sekitar Rp159,4 juta.
Data yang diduga bocor ini berasal dari sistem Satu Data ASN yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dugaan kebocoran ini pertama kali diungkap oleh akun platform keamanan siber Falcon Feeds melalui media sosial X (Twitter).
Pelaku diduga telah menjual basis data yang berisi informasi pribadi sekitar 4,75 juta ASN, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Peringatan Pelanggaran Data. Seorang pelaku ancaman mengklaim menjual database milik Satu Data ASN (satudataasn.bkn.go.id) yang berisi informasi pribadi 4.759.218 pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di seluruh provinsi,” tulis akun tersebut, dikutip Senin (12/8/2024).
Berita kebocoran ini memicu berbagai reaksi dari warganet, yang mengkritik pemerintah karena dianggap tidak mampu melindungi kerahasiaan data digital.
Mereka juga mengecam kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.
“Selama menteri diisi oleh pejabat yang tidak kompeten, jangan harap negara ini bisa maju. Keamanan siber saja lemah, menyewa ahli IT yang berkompeten pun tidak berani. Menteri Kominfo tidak paham teknologi,” tulis salah satu warganet.
“Wah, kalau seperti ini bagaimana rencana digitalisasi akta tanah? Kalau data bocor atau diganti, negara bisa kacau,” komentar warganet lain.
“Beraninya pelaku mengancam. Kalau ketahuan identitasnya, paling minta maaf,” sindir akun lain.
Sebelumnya, Pusat Data Nasional (PDN) juga sempat diretas, yang berdampak pada berbagai aktivitas masyarakat. Peretas sempat meminta maaf kepada pemerintah dan rakyat Indonesia atas aksi tersebut.
“Kami akan merilis semua data secara gratis pada Rabu ini. Kami harap serangan ini membuat kalian sadar akan pentingnya sektor ini dan kebutuhan akan spesialis yang kompeten,” tulis peretas tersebut dalam sebuah unggahan, dikutip dari @stealthmole_int, Selasa (2/7/2024).
“Kami meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas dampak yang ditimbulkan oleh serangan ini,” lanjutnya.
Menanggapi insiden peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS 2) yang berlokasi di Surabaya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, menyatakan bahwa pemerintah akan memperketat keamanan dengan memback-up data secara berlapis.
Hadi menegaskan bahwa setiap kementerian atau lembaga harus memiliki cadangan data. Dengan demikian, jika ada gangguan pada operasional PDNS, cadangan data tersebut bisa diakses dari cold site di Batam untuk menjaga kelangsungan layanan.
Sumber: idntimes
Leave a Comment