Tintanarasi.com, Jakarta – Titi Anggraini, pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia, menyuarakan keprihatinan serius terkait rencana revisi UU Pilkada yang mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat usia calon kepala daerah.
Titi menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga setiap upaya untuk mengesampingkannya dapat dianggap sebagai pembangkangan terhadap konstitusi.
“Apabila putusan MK diabaikan, Pilkada 2024 berpotensi menjadi inkonstitusional dan tidak memiliki legitimasi,” ungkap Titi seperti dikutip dari idntimes, Rabu (21/8/2024).
Titi mengingatkan bahwa MK adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menafsirkan konstitusi.
Oleh karena itu, putusan MK harus dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak, termasuk DPR dan pemerintah.
Kontroversi ini muncul setelah Baleg DPR RI memutuskan untuk menggunakan putusan Mahkamah Agung (MA) sebagai rujukan dalam menentukan batas usia calon kepala daerah.
Putusan MA tersebut menyatakan bahwa batas usia minimum dihitung sejak pelantikan, bukan saat penetapan pasangan calon.
Hal ini berpotensi membuka peluang bagi Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, untuk maju dalam Pilkada 2024 meskipun usianya belum mencapai 30 tahun saat pendaftaran.
Titi dengan tegas menyatakan bahwa putusan MK tidak bisa dibenturkan dengan putusan MA.
Putusan MK merupakan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945, sehingga harus menjadi pedoman bagi semua pihak, termasuk MA.
“Ketika MK telah memberikan tafsir, maka itulah yang harus diikuti oleh semua pihak, terlepas dari apakah kita setuju atau tidak,” tegas Titi.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan legitimasi Pilkada 2024 jika revisi UU Pilkada tetap mengabaikan putusan MK.
Titi mendesak semua pihak untuk menghormati putusan MK demi menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia.
Sumber: idntimes
Leave a Comment