Publik Suarakan Penolakan Kenaikan PPN Lewat Petisi dan Aksi Massa

Tintanarasi.com, Jakarta – Sebuah petisi yang mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen telah diunggah di laman Change.org oleh akun Bareng Warga.

Hingga saat ini, petisi tersebut telah mengumpulkan 90.040 tanda tangan dari target 150.000 dukungan.

“Naiknya PPN akan menyebabkan harga barang meningkat, yang pada akhirnya berdampak buruk pada daya beli masyarakat. Kita semua tahu bahwa daya beli masyarakat sudah merosot sejak Mei 2024. Jika kenaikan PPN ini terus dipaksakan, daya beli tidak hanya menurun, tapi akan jatuh drastis,” tulis akun tersebut dalam petisinya. seperti dikutip dari IDNTimes dengan judul berita “Petisi Batalkan Kenaikan PPN 12 Persen Didukung 90 Ribuan Orang”

Selain melalui petisi, penolakan terhadap kenaikan PPN juga akan disuarakan lewat aksi demonstrasi yang direncanakan berlangsung hari ini, Kamis (19/12/2024), di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pukul 13.30 WIB.

Kenaikan PPN menjadi 12 persen sebelumnya telah diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Senin (16/12/2024).

Kenaikan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“Sesuai dengan amanat UU HPP, jadwal yang telah ditentukan menetapkan tarif PPN akan naik menjadi 12 persen per 1 Januari 2025,” ujar Airlangga dalam konferensi pers terkait Paket Kebijakan Ekonomi.

Kenaikan PPN ini hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah, termasuk:

• Beras premium, buah-buahan premium, dan daging berkualitas tinggi (wagyu, kobe).
• Ikan mahal, seperti salmon premium, tuna premium, dan udang eksklusif (king crab).
• Jasa pendidikan dan kesehatan premium.
• Listrik rumah tangga dengan daya 3.500–6.600 volt ampere (VA).

Peningkatan tarif PPN ini menuai pro dan kontra. Pendukung kebijakan menyebut bahwa penerapan pajak pada barang mewah tidak akan terlalu memengaruhi masyarakat umum. Namun, pihak yang menentang berpendapat bahwa efek domino dari kebijakan ini dapat memengaruhi harga barang lain, sehingga membebani masyarakat kelas menengah dan bawah.

Langkah protes seperti petisi dan aksi demonstrasi mencerminkan kekhawatiran publik terhadap dampak kebijakan ini, terutama pada daya beli masyarakat yang telah melemah dalam beberapa bulan terakhir.