Tintanarasi.com, Daerah – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan rencananya untuk memperluas program pembinaan melalui pendekatan militer, yang sebelumnya hanya diterapkan kepada siswa bermasalah, kini menyasar pula kalangan dewasa seperti ASN yang kurang disiplin.
Program ini akan dijalankan di Depo Pendidikan Bela Negara Rindam III/Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
Dedi menyebutkan, para ASN yang tidak menunjukkan etos kerja yang baik akan turut mengikuti pelatihan karakter ala militer.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab sosial.
“Setelah pelajar, giliran orang dewasa yang menjadi perhatian. ASN yang tidak menunjukkan performa yang baik juga akan dibina lewat sistem militer,” ujar Dedi dalam konferensi pers di Gedung Bale Jaya Dewata, Kota Cirebon, Rabu (7/05/2025).
Dedi juga menambahkan bahwa inisiatif ini akan menyasar kelompok dewasa lain yang dinilai menyimpang secara sosial, seperti suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah atau individu yang kerap menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Ia menilai bahwa penyelesaian masalah sosial tidak bisa hanya mengandalkan sistem hukum formal.
Mereka yang mabuk di jalan, mengabaikan keluarga, atau membuat onar di lingkungan, tidak selalu dapat diproses hukum, namun perlu diarahkan.
“Orang seperti itu tak bisa dipenjara, tapi perlu pembinaan. Maka kita arahkan mereka ke pelatihan militer,” tambahnya.
Para peserta dewasa akan mengikuti pelatihan khusus yang tidak hanya menekankan kedisiplinan, tetapi juga keterampilan seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan pertukangan.
Sebelumnya, pada Senin (5/5/2025), sejumlah pelajar dengan perilaku menyimpang seperti sering tawuran, bermain gim berlebihan, merokok, atau balap liar, telah lebih dulu dikirim ke tempat yang sama. Mereka akan menjalani pembinaan selama dua minggu.
Program ini merupakan implementasi dari Surat Edaran Nomor: 43/PK.03.04/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat.
Walau menuai kritik dari sebagian pihak karena melibatkan institusi militer, Dedi menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam pendidikan sudah lama berlangsung di berbagai daerah, termasuk Papua.
Terkait isu pelanggaran HAM, Dedi menyampaikan bahwa membiarkan remaja dan orang dewasa bertindak bebas tanpa kontrol justru dapat melanggar hak orang lain untuk hidup tenang.
“Kita harus bertindak sebelum muncul pelanggaran HAM yang lebih besar, seperti ketidaknyamanan warga akibat perilaku menyimpang,” tegasnya.
Leave a Comment