Tintanarasi.com, Nasional – Dinamika kabinet pemerintahan kembali menghangat.
Kali ini, sorotan tertuju pada silang pendapat antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono terkait strategi pengadaan kapal nasional.
Isu ini bermula dari kritik Purbaya mengenai lambatnya penyerapan industri galangan kapal lokal, yang kemudian memicu respons keras dari Trenggono soal asal-usul anggaran.
Dalam diskusi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada Selasa (10/02/2026), Purbaya melontarkan keprihatinannya.
Ia menilai ironis bahwa Indonesia sebagai negara maritim dengan sumber daya manusia (SDM) mumpuni, justru masih bergantung pada kapal impor, bahkan kapal bekas.
“Saya baru tahu orang kita jago, cuma nggak dikasih kesempatan sama kita sendiri. Walaupun kita negara empat laut, negara maritim, kapalnya beli dari luar,” ujar Purbaya, seperti dikutip langsung dari Kemenkeu.
Ia menekankan bahwa anggaran APBN sebenarnya siap digelontorkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di awal tahun, namun serapannya terkendala oleh minimnya keberpihakan kebijakan pada industri domestik.
Pernyataan Purbaya tersebut rupanya menyinggung Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono.
Melalui akun media sosial pribadinya, Trenggono meluruskan, dengan nada cukup tajam, bahwa dana pembangunan kapal yang dimaksud bukanlah murni rupiah murni APBN, melainkan bersumber dari pinjaman luar negeri pemerintah Inggris (UK).
“Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana pembangunan kapal itu bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK. Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, bener gak itu uang kapal sudah dikucurkan?” tulis Trenggono.
Merespons hal tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (11/02/2026), Purbaya mengakui bahwa anggaran spesifik untuk proyek tersebut memang belum dikucurkan.
Namun, ia menegaskan poin utamanya bukanlah soal teknis pencairan, melainkan soal visi perencanaan jangka panjang.
“Kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu sampai ada dananya dulu. Kan sudah ada rencana di depannya,” jelas Purbaya. Menurutnya, perencanaan matang seharusnya sudah berjalan beriringan dengan proses penganggaran, sehingga ketika dana siap, baik dari pinjaman maupun rupiah murni, eksekusi bisa langsung dilakukan tanpa jeda waktu yang lama.
Di luar polemik personal, substansi kritik Purbaya menyoroti masalah struktural dalam industri maritim nasional. Ia mencatat adanya potensi peremajaan 2.491 kapal negara yang berusia lebih dari 25 tahun.
Jika demand (permintaan) domestik ini diamankan untuk galangan kapal lokal, dampaknya terhadap ekonomi manufaktur akan sangat signifikan.
“Salah satu yang saya lihat kita punya kemampuan tapi underutilized karena tidak beri kesempatan adalah industri galangan kapal,” tegas Purbaya.
Ia pun mengajak Kadin dan pelaku industri untuk duduk bersama menyusun peta jalan (roadmap) yang konkret agar belanja pemerintah benar-benar menjadi stimulus bagi kebangkitan industri dalam negeri.
Terkait hubungannya dengan Trenggono pasca-saling sindir, Purbaya memastikan komunikasi tetap berjalan baik.
“Ah gampang. Pak Menteri kan sahabat saya juga, gampang. Nanti saya ngomong sama Pak Menteri,” tutupnya santai.
Leave a Comment