DPRD Lahat Usulkan iPad Rp1,6 M, Warga Pertanyakan Prioritas Anggaran

Tintanarasi.com, Lahat – Rencana pengadaan 40 unit iPad untuk anggota DPRD Kabupaten Lahat menuai reaksi beragam dari masyarakat.

Anggaran senilai Rp1,6 miliar disiapkan untuk pengadaan perangkat tersebut, lengkap dengan aksesori seperti Apple Pencil dan keyboard.

Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi, menegaskan bahwa inisiatif ini tidak dimaksudkan sebagai pemborosan, melainkan sebagai langkah mendukung efektivitas kerja di era digital.

Menurutnya, seluruh dokumen penting kini bisa diakses melalui softcopy, sehingga mengurangi penggunaan kertas dan alat tulis kantor.

“Penggunaan iPad ini dapat menekan anggaran ATK dan mempercepat distribusi informasi. Rapat KUA, PPAS, dan rapat lainnya bisa dijalankan lebih efisien tanpa dokumen fisik,” ungkap Fitrizal pada Senin (23/06/2025).

Ia juga menyebutkan bahwa keputusan tersebut sudah melalui pembahasan sejak tahun 2024, sebelum dikeluarkannya instruksi presiden mengenai efisiensi anggaran.

Untuk menyeimbangkan pengeluaran, DPRD Lahat bahkan telah membatalkan proyek rehabilitasi gedung serta memotong biaya perjalanan dinas sebesar Rp500 juta.

Namun, saat DPRD Lahat menuai kritik atas pengadaan barang elektronik mahal, masyarakat Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung justru dikejutkan dengan runtuhnya sebagian gedung DPRD setempat pada Jumat (23/05/2025).

Peristiwa ambruknya gedung itu terekam dalam video yang viral di media sosial. Sejumlah warga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran daerah yang diklaim menyentuh angka Rp1,3 triliun. Seorang warga bahkan dengan emosi bertanya, “Uangnya ke mana, Pak?”

Leninda Putri, anggota DPRD Pesawaran, mengklarifikasi bahwa runtuhnya bangunan tidak berkaitan dengan isu mistis yang ramai dibicarakan di media sosial.

Ia menilai kondisi gedung yang tidak terawat, cuaca ekstrem, dan faktor usia bangunan menjadi penyebab utama.

“Kami akui ada kelalaian. Ini harus menjadi pelajaran bersama agar infrastruktur publik tidak diabaikan,” kata Leninda.

Sekretaris DPRD Pesawaran, Toto Sumedi, juga mengonfirmasi bahwa investigasi teknis sedang dilakukan.

Sementara itu, aktivitas di kantor DPRD untuk sementara disesuaikan demi menjaga keselamatan pegawai dan masyarakat.

Perbandingan ini menyoroti pentingnya pemanfaatan anggaran secara cermat dan transparan. Baik investasi teknologi maupun pemeliharaan infrastruktur harus dijalankan secara berimbang agar kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tetap terjaga.