Jadi Proyek Mangkrak? Anggaran IKN Diblokir

Tintanarasi.com, Nasional – Pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sorotan setelah Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada dana yang bisa digunakan untuk proyek tersebut.

Hal ini disebabkan oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi anggaran, mengakibatkan pemangkasan dana sebesar Rp81,38 triliun.

“Anggaran IKN belum ada yang terealisasi karena semuanya masih diblokir. Jadi, progresnya saat ini tidak bisa dilaporkan,” ujar Dody di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Meski demikian, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemblokiran ini bukan berarti proyek IKN dihentikan.

Menurutnya, anggaran pembangunan tetap ada, namun belum bisa dicairkan.

“Ini bukan berarti anggaran tidak ada. Dana IKN ada di Kementerian PU dan Otorita IKN, hanya saja masih menunggu pencairan,” kata Hasan, Jumat (7/2/2025).

Pemerintah memastikan bahwa proyek pembangunan IKN akan tetap berjalan dalam lima tahun ke depan.

Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun hingga 2029 untuk menyelesaikan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan, termasuk gedung legislatif dan yudikatif.

“Komitmen anggaran Rp48 triliun untuk lima tahun ke depan tetap ada. Pemerintah akan menyelesaikan pembangunan pusat pemerintahan terlebih dahulu, sebelum melanjutkan tahap berikutnya,” tambah Hasan.

Selain menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), proyek ini juga akan mengandalkan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) senilai Rp60,93 triliun dan investasi swasta yang hingga Februari 2025 telah mencapai Rp6,49 triliun.

Pemblokiran anggaran ini berdampak langsung pada progres pembangunan.

Hingga akhir 2024, pembangunan IKN telah mencapai 87,9% dengan total anggaran yang sudah terserap sebesar Rp40,29 triliun.

Namun, pada 2025, dengan anggaran yang masih tertahan, proyek-proyek yang sudah direncanakan terpaksa ditunda.

Dody menyatakan bahwa saat ini Kementerian PU memilih untuk fokus pada program yang lebih mendesak, seperti persiapan angkutan mudik Lebaran 2025, sebelum kembali membahas kelanjutan pembangunan IKN.

“Kita selesaikan dulu yang ada di depan mata, yaitu Lebaran. Setelah itu baru kita diskusikan lagi anggaran IKN,” kata Dody.

Dengan kondisi ini, masyarakat menanti langkah konkret dari pemerintah dalam menangani keterlambatan pembangunan.

Beberapa pihak meminta transparansi lebih lanjut terkait pencairan anggaran agar proyek tidak mangkrak.

Sementara itu, Otorita IKN melalui juru bicaranya, Troy Pantouw, menyebut bahwa pembangunan tahap kedua akan tetap berjalan sesuai rencana.

“Targetnya adalah menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028 dengan menyelesaikan ekosistem yudisial dan legislatif,” ujar Troy dalam keterangan resminya.

Meskipun ada kendala anggaran, pemerintah berjanji untuk tetap melanjutkan proyek ini.

Masyarakat dan investor kini menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai pencairan dana dan langkah strategis pemerintah dalam menyukseskan pembangunan ibu kota baru.