Tintanarasi.com, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mendorong kepala daerah untuk mengurangi penggunaan protokoler dalam kegiatan resmi.
Menurutnya, langkah ini dapat menghemat anggaran daerah yang selama ini banyak terserap oleh kebutuhan administratif pejabat.
“Mohon maaf, protokoler sebaiknya dikurangi bapak ibu kepala daerah. Dalam setiap kunjungan dan acara, ada baiknya dilakukan secara lebih sederhana. Ini bagian dari efisiensi,” ujar Setyo dalam peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/3/2025).
Setyo menegaskan bahwa semakin banyaknya personel yang terlibat dalam kegiatan protokoler, semakin besar pula anggaran yang harus dikeluarkan.
Pejabat yang memiliki asisten pribadi, ajudan, sopir, hingga operator dalam setiap perjalanan dinas otomatis membebani anggaran negara.
“Bayangkan kalau semua orang itu mendapatkan honor perjalanan dinas, tentu akan memakan biaya yang tidak sedikit,” kata Setyo.
Sebagai contoh penerapan efisiensi, Setyo mengungkapkan bahwa dirinya sudah lama menerapkan prinsip ini di lingkungan KPK.
Ia mencontohkan saat menghadiri kegiatan pembekalan kepala daerah di Akademi Militer Magelang, dirinya hanya didampingi satu staf.
“Saya ke Magelang kemarin hanya berdua saja dengan staf. Semua berjalan lancar tanpa hambatan,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Keuangan Daerah, Raden Suhartono, mengungkapkan bahwa masih ada potensi inefektivitas anggaran daerah yang mencapai Rp37,97 triliun.
Ia berharap pemerintah daerah melakukan perbaikan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran agar dana yang tersedia benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.
“Kami menemukan potensi inefektivitas anggaran daerah dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, di awal periode pemerintahan daerah yang baru, kami harap ada perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran,” tutupnya.
Leave a Comment