Tintanarasi.com, Palopo – DPRD Kota Palopo resmi menerima dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota untuk Tahun Anggaran 2023 dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat (29/3/2024).
Rapat paripurna ke-15 masa persidangan kedua 2023-2024 ini dipimpin oleh Ketua DPRD Palopo, Nurhaenih, dan dihadiri oleh Pj Walikota Palopo, Asrul Sani, beserta jajarannya, serta 15 anggota dewan. Nurhaenih menyatakan bahwa LKPj diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan.
“Berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 19 ayat (1) tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, setiap daerah wajib menyampaikan LKPj kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir,” jelas Nurhaenih.
Pj Walikota, Asrul Sani, dalam sambutannya menyampaikan bahwa LKPj ini mencakup masa transisi dari pemerintahan sebelumnya, yaitu mantan Walikota Judas Amir dan Wakil Walikota Rahmat Masri Bandaso, kepada dirinya sebagai Penjabat Walikota.
Dokumen LKPj tersebut memuat informasi mengenai perkembangan wilayah, ekonomi, sosial, dan kependudukan, serta keterangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat selama 2023. LKPj juga memantau kemajuan pelaksanaan urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan.
“LKPj 2023 disusun berdasarkan perencanaan daerah yang tercantum dalam RPJMD 2018-2023. Tema pembangunan tahun ini fokus pada pemantapan kesejahteraan masyarakat, perekonomian daerah, dan peningkatan kualitas pelayanan,” pungkas Asrul Sani.
Leave a Comment