Tintanarasi.com, Internasional – Arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) mengalami guncangan seismik di awal tahun 2026.
Presiden Donald Trump secara resmi memulai langkah isolasionisme radikal dengan memutus hubungan keanggotaan dan pendanaan terhadap 66 organisasi internasional.
Langkah ini dinilai sebagai upaya sistematis Gedung Putih untuk membongkar keterlibatan AS dalam agenda multilateral yang dianggap merugikan kedaulatan nasional.
Memorandum presiden yang ditandatangani pada Rabu (07/01/2026) tersebut menyasar dua kelompok besar: 31 entitas di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan 35 organisasi internasional non-PBB.
Gedung Putih secara terang-terangan menyebut bahwa organisasi yang dihapus dari daftar prioritas AS adalah lembaga yang dinilai mempromosikan agenda “woke”, keberagaman yang berlebihan, serta kebijakan iklim yang radikal.
Dengan keputusan ini, AS secara efektif keluar dari UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), yang menjadi landasan Perjanjian Paris.
Penarikan ini mempertegas keluarnya AS dari kesepakatan iklim global yang akan berlaku efektif mulai 27 Januari 2026.
Tak hanya itu, lembaga sains iklim terkemuka seperti Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dan UN-REDD juga ditinggalkan, menandakan Washington tidak lagi tertarik pada negosiasi emisi karbon global.
Selain isu iklim, Trump juga menyasar lembaga yang berfokus pada kesetaraan gender dan hak asasi manusia, seperti UN Women dan UNFPA (Dana Kependudukan PBB), yang sering kali berseberangan dengan pandangan konservatif pemerintahannya terkait isu gender dan reproduksi.
Administrasi Trump berargumen bahwa uang pembayar pajak Amerika lebih baik dialihkan untuk misi domestik daripada membiayai birokrasi global yang dianggap tidak efisien.
“Penarikan diri ini akan mengakhiri pendanaan dalam entitas yang mengedepankan agenda globalis di atas prioritas AS,” bunyi pernyataan resmi Gedung Putih, seperti dikutip dari CNN.
Langkah ini merupakan kelanjutan dari Perintah Eksekutif 14199 yang diterbitkan Februari 2025, yang memandatkan Kementerian Luar Negeri AS untuk mengaudit seluruh keterlibatan internasional Washington.
Hasil audit tersebut menyimpulkan bahwa puluhan organisasi tersebut tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional AS.
Meskipun melakukan penarikan massal, AS tidak sepenuhnya menutup pintu diplomasi.
Washington menegaskan tetap mempertahankan kursinya di lembaga-lembaga yang dianggap vital bagi keamanan fisik dan stabilitas geopolitik langsung, seperti Dewan Keamanan PBB (DK PBB).
Selain itu, bantuan kemanusiaan darurat tetap menjadi perhatian dengan dipertahankannya keanggotaan di Program Pangan Dunia (WFP) dan Badan Pengungsi PBB (UNHCR).
Hal ini menunjukkan bahwa Trump masih memandang penting instrumen “kekuatan lunak” tertentu, selama tidak berkaitan dengan regulasi kebijakan domestik AS.
Keputusan ini diambil di tengah situasi geopolitik yang memanas pasca-operasi militer AS di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro pada awal Januari 2026.
Rangkaian peristiwa ini, mulai dari aksi militer sepihak hingga penarikan diri dari forum global, menegaskan doktrin “America First” yang jauh lebih agresif di periode kedua kepemimpinan Trump.
Dunia kini bersiap menghadapi tatanan baru di mana AS tidak lagi menjadi penyokong utama sistem internasional yang telah terbangun selama puluhan tahun, melainkan menjadi pemain solo yang bergerak murni berdasarkan kalkulasi untung-rugi transaksional.
Leave a Comment