Tintanrasi.com, Nasional – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengambil langkah tegas dengan melarang seluruh kepala daerah yang berasal dari PDIP untuk mengikuti retret kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Larangan ini dikeluarkan melalui surat instruksi yang ditandatangani langsung oleh Megawati pada 20 Februari 2025, hanya beberapa jam setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 tersebut, Megawati menegaskan bahwa semua kader yang menjabat sebagai kepala daerah harus menghentikan perjalanan mereka menuju Magelang dan menunggu instruksi lebih lanjut.
Para kader juga diperintahkan untuk tetap dalam komunikasi aktif dengan DPP PDIP serta bersiaga menerima arahan.
Keputusan ini diduga kuat berkaitan dengan penahanan Hasto, yang didakwa terlibat dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR serta dugaan upaya menghalangi penyidikan terhadap buronan Harun Masiku.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa penahanan Hasto dilakukan untuk mendukung kelancaran proses penyidikan.
Meski demikian, pihak PDIP menilai bahwa langkah KPK ini sarat muatan politik.
Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy, menyebut bahwa Hasto selalu kooperatif dalam proses hukum, sehingga penahanan ini dianggap tidak memiliki urgensi.
Retret kepemimpinan yang semula direncanakan berlangsung pada 21-28 Februari 2025 di Akmil Magelang merupakan agenda pembekalan bagi kepala daerah.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memberikan arahan dalam acara ini, bersama para menteri dan pejabat penting lainnya.
Program ini diklaim bertujuan untuk memperkuat pemahaman kepala daerah terkait strategi pembangunan nasional serta efisiensi pengelolaan anggaran.
Namun, dengan adanya instruksi Megawati, lebih dari 100 kepala daerah dari PDIP kini dihadapkan pada dilema—menjalankan perintah partai atau mengikuti program kepemimpinan nasional yang diinisiasi pemerintah.
Sejumlah pihak menilai keputusan Megawati ini sebagai respons politik terhadap dinamika yang terjadi di level nasional.
Meskipun demikian, PDIP menegaskan bahwa instruksi tersebut murni keputusan internal partai tanpa kaitan dengan isu lain.
Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait dampak pembatalan kehadiran para kepala daerah PDIP dalam retret ini.
Leave a Comment