Pemerintah Tidak Akan Penuhi Tuntutan Rp131 Miliar dari Peretas

Tintanarasi.com, Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa mereka tidak akan membayar uang tebusan kepada peretas yang menyerang Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Kepastian ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Usman Kansong.

“Ya, pemerintah tidak akan membayar tebusan, sudah dinyatakan tidak akan memenuhi tuntutan Rp131 miliar,” kata Usman di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024).

Keputusan ini diambil karena data yang dikunci oleh peretas masih berada di dalam server PDN. Usman menjelaskan bahwa Kemenkominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Telkom telah mengisolasi akses menuju PDN, sehingga peretas tidak bisa mengambil data tersebut.

“Iya dibiarkan saja di dalam, sudah kita isolasi. Jadi nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa diambil oleh dia (peretas) juga,” ujar Usman.

Menurutnya, data tersebut sudah diamankan sepenuhnya. Peretas tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengacak-acak data yang ada.

“Sudah diamankan data itu, sudah nggak bisa diutak-atik oleh dia, termasuk juga oleh kita. Karena sudah kita tutup kan,” tambahnya.

Sebelumnya, PT Telkom Indonesia menjelaskan bahwa data di PDNS yang telah terkena ransomware tidak bisa dipulihkan. Telkom, bekerja sama dengan BSSN, Kemenkominfo, dan Bareskrim Polri, telah melakukan berbagai upaya penanganan.

“Kita berupaya keras untuk melakukan recovery dengan sumber daya yang kita miliki. Yang jelas, data yang sudah kena ransomware ini sudah tidak bisa kita recovery, jadi kita menggunakan sumber daya yang masih kita miliki,” kata Direktur Network & IT Solution PT Telkom, Herlan Wijanarko, dalam jumpa pers di Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (26/6/2024).