Tintanarasi.com, Palopo – Dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Nurhaenih, pada Jumat (16/8/2024), DPRD dan jajaran Pemkot Palopo membahas nota kesepakatan mengenai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) APBD Palopo tahun 2025.
Pj Walikota, Asrul Sani, dalam sambutannya menguraikan bahwa kebijakan umum APBD 2025 merupakan langkah awal untuk menentukan kebijakan keuangan daerah dalam menghadapi perubahan asumsi ekonomi makro pada rancangan KUA/PPAS 2025.
Dijelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan nasional menjadi pedoman dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
Pendekatan transformasi ekonomi dan perekonomian di Palopo akan dilakukan dengan peningkatan produktivitas di berbagai sektor melalui program akselerasi yang berfokus pada peningkatan arus investasi, produksi, dan distribusi.
Untuk mencapai hal ini, diperlukan sumber daya yang cukup besar.
“KUA/PPAS 2025 yang disetujui hari ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Ranperda APBD 2025. Dalam KUA/PPAS 2025, target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp936,23 miliar, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp214,48 miliar, serta pendapatan transfer sebesar Rp721,75 miliar yang terdiri dari transfer pemerintah pusat Rp656,26 miliar dan transfer antar daerah Rp65,49 miliar. Sisi belanja dialokasikan Rp933,29 miliar untuk peningkatan SDM dan perekonomian Palopo. Pengeluaran pembiayaan diperkirakan sebesar Rp2,94 miliar untuk pembayaran pokok utang pasar besar, dengan selisih lebih pembiayaan netto Rp2,94 miliar yang tertutupi oleh surplus belanja daerah,” papar Asrul Sani.
Asrul Sani mengharapkan agar seluruh pihak dapat bersama-sama menciptakan kepedulian dengan mendorong partisipasi dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran serta kegiatan pembangunan di Palopo.
Setelah sambutan, Pj Walikota dan Ketua DPRD menandatangani nota kesepakatan KUA/PPAS APBD 2025.
Acara ini dihadiri Sekda Palopo, Firmanza DP, para Asisten, dan pimpinan OPD Pemkot Palopo.
Leave a Comment