Prabowo: Aset Koruptor Disita, Tapi Jangan Rugikan Anak dan Istri

Tintanarasi.com, Nasional – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap langkah penyitaan aset hasil korupsi sebagai bentuk pengembalian kerugian negara.

Namun, ia menekankan bahwa proses tersebut tetap harus memperhatikan keadilan, terutama terhadap keluarga pelaku.

“Kalau kerugian negara harus dikembalikan, itu jelas. Tapi jangan sampai anak atau istri ikut menanggung beban karena harta yang mungkin tidak ada kaitannya dengan kejahatan,” kata Prabowo dalam wawancara eksklusif bersama enam pemimpin redaksi di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025), seperti tayang di kanal YouTube Harian Kompas.

Prabowo mencontohkan jika ada aset yang dimiliki sebelum pelaku menjabat, maka perlu dikaji secara hukum apakah wajar bila itu turut disita.

Ia meminta pandangan dari para pakar hukum terkait keadilan dalam penyitaan aset-aset tersebut.

“Dosa orangtua tidak bisa serta-merta diwariskan kepada anaknya. Ini menyangkut nilai keadilan dalam penegakan hukum,” tegasnya.

Presiden juga menyinggung pendekatan persuasif untuk mendorong pelaku mengembalikan uang negara.

Menurutnya, meskipun tidak mudah, para koruptor perlu diberi kesempatan untuk mengembalikan hasil kejahatannya secara sukarela.

“Saya selalu ingin negosiasi. Kalau bisa dikembalikan, ya kembalikan. Tapi ya kita tahu, banyak yang tidak mau mengaku. Karakter manusia memang begitu,” ujarnya.

Namun, Prabowo menegaskan pentingnya efek jera agar pelaku tidak memandang enteng proses hukum.

Ia mengkritik fenomena di mana terpidana korupsi bisa memanipulasi sistem, menjalani hukuman singkat, bahkan mendapat perlakuan istimewa di dalam penjara.

“Jangan sampai ada yang berpikir, ‘masuk penjara sebentar, duit tetap aman’, lalu malah bisa jalan-jalan saat menjalani hukuman. Ini mempermalukan hukum kita,” ucapnya.

Presiden juga meminta agar hakim menjatuhkan hukuman yang proporsional dan tidak melukai rasa keadilan publik.

Ia menyoroti kasus-kasus besar yang hanya berujung pada vonis ringan atau bahkan bebas.

“Kalau hukumannya tidak masuk akal, negara harus naik banding. Sudah beberapa kali kita lakukan itu dan berhasil,” ungkapnya.

Prabowo menyebut, ada kasus korupsi bernilai triliunan rupiah tapi pelakunya hanya dihukum beberapa tahun.

Bahkan ada yang lolos sama sekali dari jerat hukum.

Menurut Prabowo, korupsi bukan hanya soal hukum, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.

Oleh karena itu, selain proses hukum, pendekatan keadilan dan akuntabilitas menjadi penting dalam pemberantasan korupsi.