Presiden Korsel Tetapkan dan Cabut Darurat Militer dalam Waktu Singkat

Tintanarasi.com, Korsel – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mengambil langkah mengejutkan dengan mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam waktu setempat.

Keputusan ini menjadi yang pertama sejak 1987 dan dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan politik dalam negeri dan hubungan dengan Korea Utara. Namun, status tersebut dicabut kurang dari 12 jam kemudian setelah mendapat tekanan dari parlemen.

Darurat militer itu dicabut pada Rabu (4/12), setelah Presiden Yoon mengadakan pertemuan kabinet dan menyetujui desakan Majelis Nasional melalui mekanisme pemungutan suara.

Keputusan ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai alasan Yoon menerapkannya dalam waktu singkat.

Menurut pakar hubungan internasional Universitas Diponegoro, Aniello Ello Iannone, darurat militer ini berakar dari kondisi politik domestik yang memanas.

Saat ini, pemerintahan Presiden Yoon menghadapi perlawanan keras dari kelompok oposisi yang mendominasi parlemen.

Oposisi tersebut kerap memotong anggaran pemerintah dan mencoba memakzulkan pejabat kunci kabinet Yoon. Kondisi ini membuat jalannya pemerintahan Yoon terhambat.

“Langkah ini diambil dalam konteks politik yang sangat tegang, termasuk tekanan dari oposisi untuk memotong anggaran pemerintah dan memakzulkan pejabat penting. Keadaan ini memaksa Presiden Yoon bertindak dengan menetapkan darurat militer,” jelas Iannone, Seperti dikutip dari CNN dengan judul berita “Apa Mulanya Presiden Korsel Umumkan Darurat Militer Kemudian Dicabut?“.

Iannone juga menambahkan bahwa darurat militer ini dianggap sebagai cara Yoon untuk melindungi posisinya sebagai presiden, terutama setelah dirinya diterpa berbagai skandal politik yang menurunkan popularitasnya.

Banyak pihak menilai keputusan ini sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah yang melilit pemerintahannya.

Namun, langkah ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Profesor Youngshik Bong, penasihat Kementerian Unifikasi Korea Selatan.

Menurut Youngshik, penerapan darurat militer ini tidak memiliki dasar yang kuat karena situasi darurat yang ekstrem, seperti perang, tidak terjadi di Korea Selatan saat ini.

“Ini adalah langkah yang tidak perlu dan tidak sesuai dengan situasi nyata. Kondisi Korsel saat ini tidak memenuhi kriteria darurat militer sebagaimana diatur dalam konstitusi,” jelasnya dalam pernyataan yang dikutip dari Al Jazeera.

Langkah Yoon untuk mencabut darurat militer dengan cepat juga menimbulkan spekulasi mengenai tekanan politik yang ia hadapi, baik dari oposisi maupun dari internal pemerintahannya sendiri.

Dengan situasi politik domestik yang terus memanas, pengumuman dan pencabutan status darurat ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi Yoon dalam mempertahankan legitimasi pemerintahannya di tengah sorotan publik.