Protes Anggaran Rujab Rp25 Miliar dan Mobil Mewah, Demo Mahasiswa Kaltim Berakhir Bentrok

ochaapp

No comments
Foto: Antara

Tintanarasi.com, Nasional – Aksi penyampaian pendapat oleh gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, berujung pada bentrokan fisik pada Selasa (21/04/2026).

Pemicu utama meledaknya amarah kerumunan ini adalah penolakan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, beserta Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, untuk bertatap muka dan menerima audiensi dari para peserta aksi.

Gelombang unjuk rasa ini sejatinya bermula dari orasi di Gedung DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar, sebelum akhirnya massa bergeser dan mengepung area pusat pemerintahan provinsi sejak siang hari. Para demonstran menyoroti tajam gaya hidup jajaran birokrat di tengah kondisi ekonomi warga yang sedang sulit.

Kemarahan massa tersulut oleh adanya alokasi dana fantastis senilai Rp25 miliar untuk renovasi rumah dinas gubernur, yang mencakup fasilitas akuarium laut dan alat kebugaran, serta pembelian mobil operasional mewah jenis Range Rover seharga Rp8,5 miliar.

Kekecewaan terhadap minimnya kepekaan sosial para pejabat daerah ini disuarakan secara lantang oleh Koordinator Aksi, Faturrahman.

“Kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, hari ini kalian lihat amarah rakyat yang membludak. Berbagai elemen turun ke jalan menyuarakan keresahan mereka,” tegasnya di tengah kerumunan, seperti dikutip dari RRI.

“Harusnya kalian sadar akan fungsi dan tanggung jawab yang diemban. Buka hati, lihat kondisi masyarakat sesungguhnya, jangan hanya memikirkan diri sendiri,” tambah Faturrahman.

Secara garis besar, pergerakan massa tersebut membawa tiga tuntutan fundamental kepada para pemangku kebijakan.

“Pertama, audit seluruh kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat Kalimantan Timur. Kedua, menyoroti indikasi praktik KKN dalam proses kebijakan yang tidak transparan. Ketiga, kami menekankan kepada DPRD Kaltim agar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal,” papar Faturrahman.

Terkait isu kejanggalan asal-usul anggaran renovasi rumah jabatan yang sebelumnya sempat dilontarkan oleh Ketua DPRD sendiri, ia memberikan kritik keras.

“Ini menandakan fungsi pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ucapnya.

Pada mulanya, demonstrasi berjalan relatif tertib dan aman hingga pukul 17.40 WITA.

Namun, karena tidak mendapat kepastian maupun iktikad baik dari gubernur, ketegangan mulai pecah saat memasuki pukul 18.00 WITA.

Massa yang kesal menolak untuk membubarkan diri. Mereka menarik kawat berduri, membakar spanduk di tengah jalan, serta melempari petugas kepolisian dengan botol air mineral hingga bebatuan. Sebagian massa juga masih bersiaga di sekitar Teras Samarinda.

Situasi yang kian tak terkendali ini memaksa aparat kepolisian mengambil langkah tegas terukur.

Puncaknya pada pukul 20.03 WITA, kendaraan taktis water cannon diterjunkan guna mengurai kerumunan dan memukul mundur massa ke arah Jalan RE Martadinata serta Jalan Jendral Sudirman.

Sikap kepala daerah yang tak kunjung keluar menemui rakyatnya ternyata bukan karena ia tidak berada di tempat.

Kapolda Kaltim, Endar Priantoro, membenarkan bahwa pimpinan eksekutif wilayah tersebut sedang berdiam di dalam gedung selama ketegangan berlangsung.

“Gubernur ada tadi di kantor, tapi memang tidak menerima mereka untuk audiensi,” ujar Endar Priantoro di lokasi kejadian.

Bahkan, usai aparat berhasil mengendalikan situasi, Gubernur Rudy Mas’ud memilih pergi dengan cara diam-diam.

Sekitar pukul 21.10 WITA, di bawah pengawalan ekstra ketat kepolisian, ia berjalan kaki dengan tergesa-gesa sejauh 100 meter menuju kediaman dinasnya.

Selama proses tersebut, sang gubernur terus bungkam, mengabaikan kericuhan yang baru saja usai, serta menolak meladeni rentetan pertanyaan dari awak media.

Buntunya saluran komunikasi antara rakyat dan pemimpin ini menyisakan kekecewaan mendalam bagi publik.

Sebelum massa benar-benar bubar, Faturrahman sempat melontarkan ancaman bahwa akan ada pergerakan yang jauh lebih besar jika tuntutan perbaikan kebijakan ini terus menemui jalan buntu.

“Ini peringatan pertama, jangan sampai ada peringatan kedua dan ketiga, karena kestabilan daerah tergantung pada kebijakan kalian,” katanya memperingatkan.

Share:

Related Post

Leave a Comment