Tintanarasi.com, Palopo – PT Bumi Mineral Sulawesi bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo dan Syahbandar menggelar rapat bersama, di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Palopo, Kamis, (19/12/2024).
Seluruh pihak dalam rapat yang membahas aktivitas PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS) di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo, menyepakati untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara perusahaan dengan Pemkot Palopo dan otoritas pelabuhan.
Site Manager PT BMS, Zulkarnain, menyampaikan tanggal 24 Oktober lalu ada beberapa barang milik mereka tiba di Pelabuhan Tanjung Ringgit, mulai barang kontruksi pabrik dan barang untuk produksi pabrik.
“Kami kerja siang malam untuk penyelesaian pabrik. Pelabuhan Tanjung Ringgit ibaratnya kami gunakan jasanya untuk penumpang barang kontruksi dan produksi. Banyak yang menganggap bahwa yang kami bawa ini material galian tambang, padahal ini bahan jadi, sudah merupakan produk jadi,” jelasnya.
Baca juga : DPRD Palopo Meninjau Kokas Batubara PT BMS di Pelabuhan Tanjung Ringgit
“Jika ini batubara mentah yang baru digali itu memang tidak boleh namun ini produk yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman. Untuk apa kami bangun flyover di Bua, tujuannya hanya untuk menghindari pelanggaran angkutan bahan tambang, kami keluar sampai Rp 21 miliar untuk membangun flyover,” sambungnya..
Zulkarnain, menyampaikan, kebetulan kokas posisinya berada di palka paling bawa sehingga ada yang rusak ketika diturunkan, dan tidak sampai 30 persen. “Andaikan robek atau rusaknya parah pasti terhambur,” katanya.
Dalam kesempatan kemarin, ia juga berharap Pelabuhan Tanjung Ringgit segera dilengkapi fasilitas Wait house. “Kami pilih Pelabuhan Tanjung Ringgit karena kami merasa aman. Industri akan maju jika ditunjang segala fasilitas yang dimiliki negara tentu dengan regulasi yang wajib kita patuhi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Zulkarnain, mengungkapkan mereka telah memenuhi seluruh ketentuan dan tidak ada kongkalikong dengan pihak tertentu.
“Kami pastikan di sini, tidak ada kongkalikong dengan pihak tertentu termasuk dengan pemerintah dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Palopo. Kami bisa pastikan barang yang masuk ke sini tidak ada ilegal, tidak ada yang aneh-aneh, karena barang masuk ke sini sudah dicek oleh imigrasi. Kami sangat berterimakasih telah diingatkan dan kami telah memberikan penjelasan,” ungkapnya.
Kepala Dinas Perhubungan, Andi Muzakkir, berharap dengan pertemuan tersebut bisa meredam informasi yang berseliweran. “Akar permasalahan ini tidak sampai secara utuh ke masyarakat, utamanya masyarakat sekitar pelabuhan,” katanya.
Dinas Perhubungan sendiri kata Andi Mudzakkir, belum bisa memberikan penjelasan ke masyarakat karena selama ini PT BMS tidak berkoodinasi dengan mereka.
Baca juga : BMS Pertimbangkan Tarik Bongkar Muat ke Tersus, 100 Warga Cakalang Terancam Kehilangan Pekerjaan
“Sampai sekarang kami belum menerima laporan baik dari BMS maupun dari pihak pelabuhan. Sehingga ketika terjadi permasalahan kami belum bisa memberikan tanggapan. Saran kami, kedepan ketika ada kegiatan khusus di Syahbandar kiranya disampaikan ke kami sehingga kami bisa mempelajari terkait alur lalulintas, termasuk dari pihak BMS,” ujar mantan Kepala BPKAD Palopo ini.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palopo, menyampaikan apresiasi atas bentuk tanggungjawab PT BMS yang telah melakukan upaya perbaikan jalan meskipun bukan hanya BMS yang melalui jalan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Emil, menyampaikan pihaknya telah turun memeriksa kokas PT BMS pada, Kamis 5 Desember, atas perintah Pj Wali Kota Palopo.
“Hasil kunjungan kami sesuai PP 21 tahun 2022 terkait penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan temuan kami, kokas ini memang tidak ditempatkan dalam satu gudang atau wadah. Kami punya pengawas lingkungan hidup, kami harap ada koordinasi kedepan,” ungkapnya.
Mantan Kabid Anggaran BPKAD Palopo ini menyampaikan sejumlah rekomendasi utamanya kepada Syahbandar sebagai penyedia sarana dan prasarana pelabuhan.
Kepala Syahbandar Palopo, Andi Tenrisau, dalam kesempatan tersebut menegaskan kedepannya koordinasi antara seluruh pihak akan dilaksanakan termasuk dengan Pemkot Palopo.
“Kaitan aktifitas PT BMS tidak ada pelanggaran, sama yang ada kegiatan di pelabuhan Makassar, semuanya melalui inapornet dan koordinasi. Kokas ini kondisinya sesuai penjelasan pihak BMS tidak berbahaya,” katanya.
Andi Tenrisau, berharap pemanfaatan Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo dapat tetap dimanfaatkan oleh setiap investor di Luwu Raya termasuk PT BMS dan pihak pelabuhan memberikan jaminan keamanan bagi setiap barang mereka.
Baca juga berita di Google News
Leave a Comment