Retreat Kepala Daerah Disorot, KPK Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi

Tintanarasi.com, Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memverifikasi laporan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan retreat kepala daerah yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Laporan tersebut diajukan oleh sejumlah aktivis antikorupsi pada Jumat (28/2/2025).

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, mengonfirmasi bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut.

“Setiap laporan yang masuk akan kami verifikasi, kami telaah, dan kami kumpulkan bahan keterangannya,” ujar Tessa pada Sabtu (1/3/2025).

Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa untuk acara retreat yang diadakan pada 21-28 Februari 2025 di Magelang.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai bahwa penyelenggaraan retreat ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

“Kami melihat bahwa program ini tidak mencerminkan pembinaan kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Tidak ada unsur semi-militer yang diatur dalam regulasi,” ungkapnya.

Feri juga menyoroti penunjukan PT Lemba Tidar Indonesia (LTI) sebagai penyelenggara acara.

Menurutnya, perusahaan tersebut baru berdiri namun langsung mendapatkan proyek berskala nasional, yang menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dalam proses pengadaannya.

Perwakilan dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Annisa Azahra, mengungkapkan bahwa anggaran penyelenggaraan retreat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Seharusnya, pendanaan retreat ini bersumber dari APBN, bukan APBD. Namun, ditemukan bahwa sekitar Rp6 miliar dari anggaran ini justru dibebankan kepada APBD, yang tidak sesuai aturan,” jelasnya.

Selain itu, total anggaran yang dikeluarkan untuk acara ini mencapai Rp11 miliar, yang dinilai tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.

Dugaan penyalahgunaan dana semakin kuat setelah adanya indikasi keterlibatan kader partai tertentu dalam proyek ini.

Retreat kepala daerah yang berlangsung selama sepekan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan para pemimpin daerah dalam menjalankan tugas mereka.

Selain itu, acara ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta membangun jejaring antar kepala daerah.