Siap-siap, Semua Transaksi Dipantau Pajak Lewat NIK!

Tintanarasi.com, Nasional – Menjelang peluncuran resmi Payment ID pada peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80, Minggu (17/08/2025), Direktorat Jenderal Pajak kembali menegaskan perlunya akses terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK) guna memperkuat integrasi data fiskal dan keuangan nasional.

Dirjen Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan bahwa akses tersebut sangat penting untuk menghubungkan data NIK dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam sistem Digital ID.

Tujuannya adalah membangun pemetaan digital identitas fiskal masyarakat secara lebih akurat, sekaligus mempermudah proses pelaporan pajak di era digital.

Sejak Juli, Bank Indonesia memperkenalkan Payment ID, yaitu sistem identifikasi transaksi keuangan berbasis NIK.

Sistem ini dirancang untuk mencatat aktivitas keuangan individu—seperti pengeluaran rumah tangga, investasi, transaksi daring, hingga aktivitas di pinjaman online atau praktik perjudian ilegal.

Selain untuk transparansi, sistem ini juga difungsikan sebagai instrumen pemantauan potensi penyalahgunaan dan penipuan keuangan.

Rencana peluncuran nasional dijadwalkan rampung secara menyeluruh pada 2029.

Namun sebagai tahap awal, BI akan menguji coba sistem ini secara terbatas kepada internal pegawai mereka serta kelompok penerima bantuan sosial.

Uji coba ini akan digunakan untuk menilai keandalan sistem dan ketahanan perlindungan data pribadi.

Dalam penerapannya, BI menjamin perlindungan privasi. Data tidak akan bisa dibagikan ke pihak ketiga tanpa persetujuan eksplisit dari pemilik data.

Bahkan, distribusi informasi antar-lembaga tetap memerlukan kontrak kerja sama resmi dengan persyaratan yang ketat.

Menurut Bimo, permintaan akses NIK oleh pihak pajak bukanlah bentuk pengawasan sewenang-wenang, tetapi strategi memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem digital yang aman dan efisien.

“Tanpa kepercayaan masyarakat, sistem secanggih apa pun akan gagal,” tegasnya.

Digitalisasi sistem perpajakan dan keuangan melalui Payment ID dianggap sebagai tonggak besar transformasi ekonomi digital Indonesia.

Kunci utamanya tetap pada keterbukaan, kesadaran masyarakat, dan penguatan regulasi perlindungan data pribadi.