Tintanarasi.com, Makassar – Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo, Firmanza DP, menghadiri acara penyerahan digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 untuk Provinsi Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin (16/12/2024), dan diikuti oleh seluruh perwakilan kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Acara tersebut dibuka langsung oleh Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh.
Dalam sambutannya, Zudan menyampaikan arahan dari Presiden yang menekankan pentingnya efisiensi anggaran serta pemanfaatan dana APBN secara tepat sasaran untuk kesejahteraan rakyat. Setiap rupiah dari anggaran harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Sebesar Rp54 triliun adalah peluang besar untuk menggerakkan ekonomi Sulawesi Selatan. Mari kita manfaatkan sejak awal tahun dengan investasi yang tepat, prosedur yang lebih fleksibel, serta menjaga iklim investasi tetap kondusif agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” ujar Zudan.
Zudan menambahkan bahwa pemerintah harus memastikan seluruh program berjalan sesuai prosedur, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada tujuan yang telah ditetapkan. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota diperlukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
“Tiga tindakan yang tidak boleh dilakukan: pertama, jangan melakukan tindakan di luar kewenangan; kedua, pastikan prosedur atau tata cara berjalan benar; dan ketiga, tujuan substansi harus sesuai dengan persyaratan yang ada,” tegasnya.
Dalam penyerahan DIPA dan TKD tersebut, pemerintah di wilayah Luwu Raya mendapatkan total anggaran sebesar Rp4,41 triliun. Rinciannya adalah sebagai berikut:
- Kabupaten Luwu Timur (Rp1,22 triliun)
- Kabupaten Luwu (Rp1,29 triliun)
- Kabupaten Luwu Utara (Rp1,21 triliun)
- Kota Palopo (Rp0,69 triliun)
Penyerahan DIPA dan TKD ini menjadi langkah awal sinergi antara seluruh tingkatan pemerintahan untuk memastikan pembangunan ekonomi yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.
Baca juga berita di Google News
Leave a Comment