Tak Punya Backup Data PDN, Anggota DPR: Ini Kebodohan Nasional

SINDOSULSEl.COM, Jakarta – Komisi I DPR RI mengecam keras Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atas peretasan Pusat Data Nasional (PDN) yang mengakibatkan kerugian negara.

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, bahkan menyebut insiden ini sebagai “kebodohan nasional” karena tidak adanya cadangan data (backup) yang memadai.

Dalam rapat kerja dengan BSSN dan Kominfo pada Kamis (27/6), Meutya Hafid secara tegas membantah penjelasan Kepala BSSN, Letjen (Purn) Hinsa Siburia, yang mengaitkan peretasan ini dengan masalah tata kelola.

Menurut Meutya, ketiadaan backup data merupakan bukti nyata dari kelalaian fatal, bukan sekadar masalah tata kelola.

“Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia,” ungkap Meutya dengan nada sinis.

Peretasan PDN yang terjadi pada Kamis (20/6) mengakibatkan data dari 282 kementerian/lembaga terkunci.

Peretas meminta tebusan sebesar 8 juta dolar AS untuk membuka data tersebut.

Meskipun upaya pemulihan terus dilakukan, insiden ini telah menimbulkan kerugian besar dan mempertanyakan kesiapan keamanan siber nasional