TPID Palopo Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Deflasi Jadi Sinyal Positif

Tintanarasi.com, Palopo – Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri pada Senin (19/08/2024).

Rakor ini diikuti oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palopo melalui aplikasi Zoom Meeting dari Ruang Asisten Administrasi Umum Setda Kota Palopo.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, mengungkapkan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sebagian besar wilayah Indonesia mengalami penurunan pada minggu ke-3 bulan Agustus 2024.

“Penurunan IPH ini mendorong terjadinya deflasi yang merupakan sinyal positif bagi stabilitas harga kebutuhan pokok, di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Pudji Ismartini.

Pudji menambahkan bahwa secara historis, deflasi terjadi pada bulan Agustus setiap tahun dari 2020 hingga 2024, kecuali pada Agustus 2021 yang mengalami inflasi akibat dampak Covid-19.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Moga Simatupang, menjelaskan bahwa Menteri Perdagangan telah menerbitkan Permendag No. 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, yang berlaku sejak 14 Agustus 2024.

Permendag ini mengatur skema Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng rakyat yang sebelumnya dalam bentuk curah atau kemasan kini hanya dalam bentuk minyakita.

“Penerbitan Permendag ini bertujuan untuk meningkatkan pasokan minyakita sebagai strategi dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng dan pengendalian inflasi,” jelas Moga Simatupang.

Ditjen PDN Kemendag berharap pemerintah daerah dapat mensosialisasikan ketentuan Permendag No. 18 Tahun 2024 kepada seluruh pelaku usaha distribusi dan pedagang eceran, serta melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkala dengan melibatkan Satgas Pangan Polri dan tim pengawasan dari instansi terkait.

“Jangan lupa untuk mengkoordinasikan hasil pemantauan dan pengawasan kepada pemerintah pusat,” tambahnya.