Wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menuai polemik. Sistem ini dinilai dapat mengancam semangat demokrasi yang selama ini diperjuangkan melalui pemilihan langsung oleh rakyat.
Para pengamat politik dan aktivis demokrasi menilai, pemilihan kepala daerah oleh DPRD berpotensi menimbulkan berbagai mudarat, mulai dari rawannya praktik politik uang hingga melemahnya akuntabilitas kepala daerah terhadap rakyat.
“Pemilihan langsung memang mahal, tetapi itu harga yang harus dibayar untuk demokrasi,” ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini. Menurutnya, sistem pemilihan oleh DPRD bisa mengembalikan praktik oligarki politik, di mana keputusan strategis hanya melibatkan segelintir elit tanpa partisipasi rakyat.
Argumentasi Pro dan Kontra
Pihak pendukung sistem ini berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD lebih efisien dari segi biaya dan dapat mengurangi konflik horizontal di masyarakat. Namun, para penentang berpendapat sebaliknya. Mereka menilai efisiensi tersebut justru mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi.
“Pemilihan langsung memberikan legitimasi lebih kuat kepada kepala daerah karena ia dipilih langsung oleh rakyat. Jika kembali ke DPRD, kepala daerah hanya bertanggung jawab kepada elit partai, bukan kepada rakyat,” tambah Titi.
Kesan Publik dan Risiko Masa Depan
Bagi sebagian besar masyarakat, wacana ini dianggap sebagai langkah mundur. Sejak pemilu langsung diterapkan pada 2005, Indonesia telah menikmati berbagai kemajuan dalam hal transparansi dan partisipasi politik.
Namun, jika pemilihan kembali diserahkan ke DPRD, banyak pihak khawatir hal ini akan memperburuk tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memicu kekecewaan yang meluas.
“Kita tidak boleh lupa, demokrasi adalah alat, bukan tujuan. Tetapi alat ini harus digunakan dengan benar agar tujuan keadilan dan kesejahteraan dapat tercapai,” tutup seorang pengamat politik.
Leave a Comment