Tintanarasi.com, Nasional – Imbas memanasnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, pemerintah pusat akhirnya mengambil serangkaian langkah taktis guna melakukan efisiensi energi nasional secara menyeluruh.
Salah satu terobosan utamanya adalah pemberlakuan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat pusat hingga daerah yang diumumkan secara resmi pada Selasa (31/03/2026).
Langkah strategis guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) ini akan diwajibkan sebanyak satu hari dalam sepekan, yang secara spesifik dijadwalkan pada hari menjelang akhir pekan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangannya mengonfirmasi bahwa kebijakan penyesuaian hari kerja ini telah diputuskan secara matang melalui kajian mendalam untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih hemat sekaligus berbasis digital.
“Penerapan WFH bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” ungkap Airlangga Hartarto, seperti dikutip dari CNN.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa implementasi teknis aturan ini telah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB dan SE Mendagri, dengan pengecualian bagi sektor-sektor esensial tertentu.
Di luar pengaturan jam kerja, pemerintah juga mengambil langkah berani dengan membatasi anggaran perjalanan dinas luar negeri hingga 70 persen dan perjalanan domestik sebesar 50 persen.
“Efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan mobil dinas 50 persen kecuali untuk operasional dan mobil listrik dan mendorong penggunaan transportasi publik,” tambahnya menjabarkan poin efisiensi.
Merespons instruksi efisiensi dari pusat tersebut, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI langsung bersiap melakukan penyesuaian sistem kerja di instansinya per Rabu (01/04/2026).
Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, memaparkan bahwa pihaknya tidak hanya sekadar menerapkan skema WFH dan Work From Anywhere (WFA), melainkan turut memberlakukan penghematan ekstrem pada penggunaan daya listrik di lingkungan kompleks parlemen.
Pemutusan aliran listrik akan dilakukan secara serentak tepat pukul 18.00 WIB, sehingga seluruh aktivitas pegawai ditargetkan sudah rampung pada pukul 17.00 WIB.
“Jadi dengan adanya imbauan, imbauan penghematan ini, kita pun dari MPR melaksanakan WFA dan WFH. Itu dimulai per tanggal 1 April besok. Aturan itu sudah kita mulai, dan penghematan listrik pun dilakukan dengan kita membatasi jam kerja,” terang Siti Fauziah.
Guna mengantisipasi adanya agenda pimpinan mendadak pada hari WFH, MPR menyiasatinya dengan memberlakukan sistem piket penjagaan agar roda kelembagaan tetap berputar.
“Jadi karena kan kita tidak menutup kemungkinan juga di hari Jumat itu ada kegiatan pimpinan ataupun anggota. Jadi ada piket, satu unit itu diwakili oleh hanya dua orang, yang lainnya WFH atau WFA. Itu yang kami laksanakan,” jelasnya.
Ia juga mewanti-wanti adanya sanksi tegas bagi pegawai yang melanggar ketentuan fleksibilitas tersebut.
“Kita juga menerapkan kalau ada pelanggaran yang misalnya kita minta untuk kembali ke kantor terus tidak kembali ke kantor dengan berbagai alasan, itu kita juga akan menerapkan aturan-aturan sanksi atau hukuman disiplin sesuai dengan aturan yang ada,” tegas Siti Fauziah.
Di tengah bergulirnya kebijakan efisiensi massal ini, kekhawatiran masyarakat luas akan adanya lonjakan harga energi turut diredam secara tegas oleh pihak Istana.
Berdasarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang senantiasa memprioritaskan kepentingan rakyat, pemerintah bersepakat untuk menjaga daya beli dengan menahan banderol harga bahan bakar.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan garansi bahwa komoditas energi tersebut tidak akan mengalami kenaikan.
“Oleh karena itulah, Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi,” tegas Prasetyo Hadi.
Ia turut mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing desas-desus kelangkaan atau kepanikan massal (panic buying) karena stok energi nasional dipastikan dalam kondisi prima.
“Tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin. Kita jamin. Dan harga tidak terjadi penyesuaian,” pungkasnya meyakinkan publik.
Leave a Comment