Tintanarasi.com, Nasional – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, resmi menghentikan seluruh pembahasan terkait wacana perombakan sistem pendaftaran haji berbasis adu cepat atau yang belakangan viral dengan sebutan skema ‘war tiket’.
Keputusan untuk menangguhkan diskusi ini diambil lantaran wacana tersebut memicu keresahan dan polemik di tengah masyarakat.
Dalam rapat kerja yang digelar bersama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta pada Selasa (14/04/2026), Menhaj secara terbuka mengakui bahwa dirinyalah yang pertama kali memunculkan istilah tersebut ke ruang publik.
“Dan kalau kita ditanya siapa yang bertanggung jawab, sayalah orang yang pertama melontarkan istilah war tiket ini,” ungkap Irfan di hadapan para anggota dewan, seperti dikutip dari Liputan6.
Menyadari bahwa pelemparan ide tersebut masih terlalu dini, Irfan memutuskan untuk menarik rem.
Ia menegaskan bahwa kementerian saat ini akan mengesampingkan wacana itu dan memusatkan seluruh konsentrasi pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji terdekat.
“Dan kalau itu dianggap sebagai terlalu prematur, ya akan kita tutup dulu sampai hari ini, sambil kita menyelesaikan haji kita yang sudah di depan mata,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, gagasan ‘war tiket’ ini awalnya mencuat dari diskusi internal kementerian sebagai brainstorming untuk mencari jalan keluar atas persoalan daftar tunggu haji nasional yang sangat ekstrem, di mana rata-rata masa antrean jemaah saat ini menembus angka 26,4 tahun.
Kementerian sempat menengok kembali sistem pendaftaran di era sebelum berdirinya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pada masa itu, pemerintah menerapkan sistem kuota terbuka berbatas waktu.
Siapa pun calon jemaah yang mendaftar dan melunasi biaya paling cepat saat pendaftaran dibuka, maka dialah yang berhak langsung berangkat tanpa harus menunggu puluhan tahun.
Meski demikian, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, telah memberikan klarifikasi bahwa ide radikal tersebut belum masuk ke dalam draf kebijakan resmi pemerintah. Menurutnya, konsep itu murni hanya sekadar opsi diskusi di internal kementerian.
“(War Ticket) itu bukan kebijakan tahun ini, jadi jangan salah. Itu bukan kebijakan tahun ini, itu adalah wacana kita,” jelas Dahnil saat memberikan pernyataan penutup pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Haji dan Umrah di Asrama Haji Cipondoh, Tangerang, pada Jumat pekan sebelumnya.
Tak bisa dimungkiri, wacana ini telanjur membelah opini publik. Sebagian kelompok masyarakat menyambut positif ide tersebut karena dianggap transparan dan mampu memangkas ketidakpastian antrean panjang.
Namun, tak sedikit pula pihak yang menentang keras karena sistem ini dinilai tidak adil bagi calon jemaah lanjut usia yang sudah telanjur mengantre lama, serta rawan disusupi praktik percaloan yang merugikan.
Leave a Comment