Tintanarasi.com, Nasional – Polemik penjurian dalam ajang Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memantik reaksi berantai berskala nasional.
Perhelatan edukasi yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI ini mendapat sorotan tajam publik usai terjadinya dugaan ketidakadilan penilaian dalam babak final yang digelar pada Sabtu (09/05/2026).
Buntut dari insiden tersebut, MPR mengambil serangkaian langkah korektif yang sangat tegas.
Merespons gelombang protes dan kekecewaan masyarakat, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, secara resmi mengumumkan bahwa babak final kompetisi tersebut akan dilangsungkan kembali.
Keputusan ini diambil usai jajaran pimpinan MPR mendengar berbagai masukan dan mengakui adanya kelemahan serta kekhilafan dalam penyelenggaraan acara.
“Kami memutuskan bahwa Lomba Cerdas Cermat tingkat Kalimantan Barat yang final akan dilakukan ulang pada waktu yang segera diputuskan secepatnya,” kata Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/05/2026), seperti dikutip dari Liputan6.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menyebutkan bahwa penyelenggaraan ulang direncanakan berlangsung dalam waktu dekat, paling lambat pada minggu ini, sembari merampungkan koordinasi kesiapan teknis.
Muzani turut memberikan apresiasi kepada peserta lomba yang berani menyuarakan protes mereka secara terbuka atas ketidakadilan yang terjadi.
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada peserta lomba yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan, kebebasan berbicara, dan menyampaikan protes atas ketidakpuasannya, dan kami mendengar itu sebagai sebuah cara untuk melatih mereka menjadi contoh demokrasi yang baik,” ungkapnya.
Untuk mengembalikan marwah objektivitas perlombaan, MPR memastikan tidak akan lagi menggunakan juri dari kalangan internal untuk pertandingan ulang nanti.
Sebagai gantinya, mereka akan menggandeng dewan juri independen yang direkrut dari kalangan akademisi profesional. Tak hanya itu, Muzani menegaskan bahwa pimpinan MPR akan memantau jalannya kompetisi secara ketat dari awal hingga akhir.
Menyikapi kontroversi ini, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI juga telah menjatuhkan sanksi administratif berupa penonaktifan tugas terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab.
“Panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” tulis keterangan resmi akun Instagram MPR.
Kedua dewan juri internal MPR yang terlibat dalam insiden salah nilai tersebut adalah Indri Wahyuni dan Dyastasita Widya Budi.
Pembawa acara kompetisi (MC), Shindy Lutfiana, yang sempat mengeluarkan pernyataan kurang simpatik di tengah protes peserta, turut merilis permohonan maaf secara terbuka.
Ia mengakui bahwa komentarnya yang menyebut “Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja” telah melukai perasaan dan mengecewakan peserta dari SMAN 1 Pontianak beserta masyarakat Kalbar.
Geger nasional ini bermula ketika babak rebutan di babak final, di mana grup C (SMAN 1 Pontianak) dan grup B (SMAN 1 Sambas) mendapatkan pertanyaan mengenai proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Grup C yang membunyikan bel lebih dulu memberikan jawaban bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan diresmikan oleh Presiden.
Alih-alih dibenarkan, dewan juri justru memberikan poin pengurangan (-5) kepada Grup C, berdalih peserta tidak menyertakan kata “DPD” atau memiliki artikulasi yang kurang jelas.
Kejanggalan yang fatal terjadi ketika Grup B memberikan jawaban yang persis sama, dewan juri langsung membenarkannya dan menganugerahkan 10 poin.
Perbedaan perlakuan inilah yang kemudian memantik protes dari siswa Grup C dan berbuntut panjang hingga menjadi perhatian elite parlemen.
Reaksi keprihatinan turut disuarakan oleh Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, yang sejak awal mendesak agar LCC Kalbar ini diulang secara adil.
Leave a Comment