Tintanarasi.com, Internasional – Nasib empat pelaut asal Indonesia yang ditawan oleh kelompok perompak bersenjata di perairan Somalia selama lebih dari sepekan terakhir memantik perhatian serius dari Senayan.
Yudha Novanza Utama, selaku Anggota Komisi I DPR RI, mendesak pemerintah agar menempuh berbagai cara strategis, termasuk menjajaki pendekatan non-formal berbasis keagamaan dan kemanusiaan demi membebaskan para Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut.
Keempat sandera itu diketahui merupakan awak dari kapal tanker MT Honour 25 yang melintas di zona rawan.
Mereka terdiri dari kapten kapal Ashari Samadikun, Chief Officer Wahudinanto, 2nd Officer Adi Faizal, serta Fiki Mutakin.
Dalam keterangannya pada Senin (04/05/2026), Yudha menegaskan bahwa negara wajib hadir secara optimal di tengah krisis keselamatan ini.
“Saya menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi empat WNI yang hingga hari ini masih berada dalam penyanderaan. Negara harus hadir secara maksimal untuk memastikan keselamatan seluruh warga negara dalam situasi darurat seperti ini,” ungkapnya, seperti dikutip dari Liputan6.
Meskipun Yudha memberikan apresiasi atas upaya diplomasi dan komunikasi yang telah dijalin oleh Kementerian Luar Negeri RI beserta KBRI Nairobi dengan tokoh masyarakat maupun otoritas lokal Somalia, ia menilai langkah tersebut perlu diperluas secara terukur.
Mengingat insiden ini adalah bentuk kejahatan lintas negara yang terorganisir, ia menuntut adanya sinergi kerja sama internasional dan penguatan jalur bilateral.
Lebih jauh, politisi ini menyoroti fenomena maraknya kembali aksi pembajakan di kawasan Tanduk Afrika yang sudah menjadi pola berulang.
Ia menganalisis bahwa jaringan kriminal mengeksploitasi celah kelengahan keamanan maritim global yang saat ini konsentrasinya sedang tersedot ke titik konflik lain, seperti di Laut Merah dan Timur Tengah.
Oleh karena itu, penyelesaian kasus ini tidak boleh hanya berhenti pada taktik pembebasan empat kru MT Honour 25 dalam jangka pendek.
Yudha menuntut adanya evaluasi sistemik terkait jaminan keamanan pelaut Nusantara yang kerap bekerja di rute pelayaran internasional.
Pemerintah didorong untuk merumuskan strategi pelindungan jangka panjang yang melibatkan koordinasi ketat dengan pihak perusahaan penyedia kapal sekaligus meninjau ulang standar keselamatan berlayar di area berisiko tinggi.
Sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan, Komisi I DPR RI berkomitmen untuk terus memantau proses negosiasi serta langkah taktis yang diambil oleh pemerintah.
“Kita berharap seluruh WNI yang disandera dapat segera dibebaskan dan kembali ke Tanah Air dalam keadaan selamat,” pungkas Yudha.
Leave a Comment