Tintanarasi.com, Nasional – Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah bersejarah dengan menyatakan kesiapannya untuk menerjunkan ribuan prajurit ke Jalur Gaza.
Komitmen besar ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) di Washington D.C., Amerika Serikat, pada Kamis (19/02/2026).
Dalam forum yang dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump tersebut, Indonesia secara terbuka menjadi negara pertama yang menyanggupi pengiriman personel untuk bergabung dengan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).
Mandat penugasan ini merupakan turunan langsung dari Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang disahkan pada akhir 2025 lalu untuk menjaga stabilitas gencatan senjata di wilayah konflik tersebut.
Di hadapan para pemimpin dunia, Prabowo menyatakan dukungan penuhnya terhadap proposal perdamaian 20 poin yang digagas oleh Trump.
Ia menegaskan komitmen Indonesia tidak main-main.
“Pencapaian gencatan senjata ini nyata. Kami memuji hal ini, dan oleh karena itu, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk menyumbangkan jumlah pasukan yang signifikan, hingga 8.000 personel atau lebih jika diperlukan,” tegas Prabowo dalam pidatonya, seperti dikutip dari Metrotv.
Terkait linimasa keberangkatan, pemerintah menargetkan proses pengerahan dapat segera dieksekusi dalam waktu dekat.
Seusai acara KTT, Prabowo mengungkapkan kepada awak media bahwa tim pendahulu akan segera disiapkan.
“Mungkin kelompok-kelompok advance mungkin tidak lama lah, mungkin 1-2 bulan ini juga,” ujarnya.
Pernyataan ini sejalan dengan kerangka waktu yang sebelumnya dibeberkan oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono.
Menurut rencana teknis, sekitar 1.000 prajurit diagendakan bertolak pada bulan April, disusul penambahan bertahap hingga mencapai kapasitas maksimal 8.000 personel pada penghujung Juni 2026.
Langkah Indonesia mengirim pasukan ke kawasan Timur Tengah dinilai sangat strategis secara geopolitik.
Mohamad Kawas, seorang pengamat politik Timur Tengah, menilai bahwa posisi Indonesia yang jauh dari episentrum konflik menjadikannya pihak yang lebih netral dan bisa diterima oleh berbagai kubu, termasuk Israel.
Situasi ini kontras dengan Turki yang kehadirannya justru ditolak mentah-mentah oleh Tel Aviv. Faktor Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar juga dianggap krusial untuk memberikan legitimasi dunia Islam terhadap rencana perdamaian gagasan Trump tersebut.
Meski demikian, kebijakan ini bukannya tanpa risiko. Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyoroti adanya potensi resistensi dari masyarakat di Tanah Air.
Ia menyebut ada kekhawatiran di tingkat akar rumput bahwa ISF mungkin akan dimanfaatkan untuk melucuti senjata faksi Hamas, sebuah tindakan yang dapat memicu kemarahan publik Indonesia.
Sebagian pihak juga mencurigai dewan bentukan AS ini berpotensi menjadi alat perpanjangan tangan kepentingan politik Israel.
Merespons berbagai kekhawatiran tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI telah memberikan batasan yang sangat tegas.
Pasukan yang diterjunkan dipastikan hanya akan mengemban misi kemanusiaan dan stabilisasi, bukan operasi tempur ofensif.
Prajurit TNI hanya diizinkan menggunakan senjata dalam kapasitas membela diri.
Lebih lanjut, pemerintah menjamin bahwa partisipasi dalam ISF ini sama sekali bukan indikasi pembukaan jalur normalisasi diplomatik dengan Israel.
Jika di tengah jalan mandat Board of Peace berubah, merugikan secara demografis, atau gagal melindungi hak-hak fundamental rakyat Palestina untuk merdeka, Indonesia mengancam akan segera menarik seluruh pasukannya dan keluar dari koalisi tersebut.
Leave a Comment