Tintanarasi.com, Internasional – Pemerintah Iran secara tegas menepis pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang menyebut bahwa kedua belah pihak tengah melangsungkan perundingan damai.
Bantahan keras ini muncul menyusul keputusan sepihak Washington yang menunda rencana gempuran militernya terhadap fasilitas energi Teheran selama lima hari ke depan.
Rangkaian klarifikasi resmi dari sejumlah petinggi Republik Islam tersebut disampaikan pada Selasa (24/03/2026).
Sebelumnya, Donald Trump mengklaim di platform media sosial Truth Social bahwa AS dan Iran telah menjalin komunikasi yang sangat produktif demi mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung sekitar tiga pekan.
Klaim tersebut dijadikan dasar oleh Trump untuk memerintahkan penundaan serangan ke pembangkit listrik Iran.
Rencana serangan itu sebelumnya merupakan bagian dari ultimatum 48 jam yang mengharuskan Teheran untuk segera membuka blokade di Selat Hormuz.
Menanggapi narasi yang berkembang, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menyatakan bahwa informasi yang disebarkan oleh pemimpin AS itu sama sekali tidak berdasar.
Menurut pandangannya, manuver Trump tidak lebih dari sebuah taktik untuk meredam kepanikan ekonomi global, mengingat pasar saham sempat anjlok dan harga minyak meroket tajam akibat tertutupnya Selat Hormuz.
“Tidak ada pembicaraan yang dilakukan dengan AS. Berita palsu seperti itu bertujuan untuk memanipulasi pasar keuangan dan minyak serta mencari jalan keluar dari rawa yang telah menjerat Amerika dan Israel,” tulis Ghalibaf melalui akun X miliknya, seperti dikutip dari CNBC.
Senada dengan hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, turut mengonfirmasi bahwa tidak ada negosiasi langsung selama 24 hari masa peperangan ini bergulir.
Ia memang membenarkan bahwa ada pesan permohonan dialog dari pihak AS yang dititipkan melalui sejumlah negara sahabat.
Namun, Teheran meresponsnya dengan melayangkan peringatan keras: jika infrastruktur vital mereka diserang, angkatan bersenjata Iran siap memberikan balasan yang instan, tegas, dan efektif.
“Posisi Republik Islam Iran mengenai Selat Hormuz dan syarat untuk mengakhiri perang yang dipaksakan tidak berubah,” tegas Esmaeil Baghaei pada Senin (23/03/2026).
Konflik terbuka di kawasan Timur Tengah ini bermula dari operasi militer mendadak AS dan Israel yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, beserta sejumlah komandan militer dan warga sipil pada Sabtu (28/02/2026).
Sejak insiden tersebut, Teheran langsung membalas dengan menghujani pangkalan militer AS dan wilayah pendudukan Israel menggunakan rudal serta drone.
Hingga saat ini, pihak Iran belum menurunkan standar tuntutannya.
Sebagai syarat mutlak penghentian eskalasi militer, mereka menuntut jaminan tertulis bahwa agresi tidak akan pernah terulang, penutupan seluruh pangkalan militer AS di kawasan tersebut, serta pembayaran ganti rugi penuh atas kehancuran struktur sipil dan militer milik negara.
Leave a Comment