Tintanarasi.com, Nasional – Polemik mengenai pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) terus bergulir, terutama usai insiden nahas yang mengakibatkan lima orang peserta meninggal dunia.
Menanggapi sorotan tajam publik tersebut, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto tetap bersikukuh bahwa pendidikan bergaya militer memiliki esensi krusial bagi pembentukan mental kepemimpinan.
Saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (01/07/2026), ia menegaskan bahwa kedisiplinan ala militer adalah modal berharga bagi para calon manajer sebelum mereka bertugas secara penuh di lapangan.
“Sebetulnya itu banyak yang ditanyakan lah ya kenapa kok dilatih kemiliteran ya. Tapi tidak bisa kita pungkiri, di dalam kemiliteran itu ada nilai-nilai sangat baik sekali untuk bisa membentuk karakter. Karena nanti di lapangan juga dibutuhkan manajer-manajer yang bagus,” terang Donny membela urgensi program tersebut, seperti dikutip dari Liputan6.
Ia juga menambahkan bahwa pendekatan bela negara semacam ini sudah sangat lazim diadopsi oleh berbagai institusi dan korporasi.
“Kita bisa mengajarkan kepada mereka untuk berlatih disiplin, paling tidak waktu ya. Kemudian kerja sama, koordinasi dan lain sebagainya itu nilai-nilai yang bisa kita ambil dari pendidikan di Bela Negara ini,” paparnya.
Berbanding terbalik dengan pandangan Kemenhan, pihak Istana justru mengambil langkah rem darurat untuk menghentikan porsi latihan fisik.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurrachman memastikan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
“Ini sudah mulai dievaluasi, sudah berlangsung, sehingga kegiatan-kegiatan fisik ini sudah ditiadakan, dikurangi semaksimal mungkin, dan dititikberatkan kepada bagaimana manajemen perkoperasian karena kan ini calon-calon manajer nanti ya. Itu yang dititikberatkan,” tegas Dudung sesaat setelah melayat ke rumah duka salah satu korban jiwa di Sukabumi.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, pada Senin (29/06/2026), mendesak pemerintah untuk segera menghapus komponen latihan militer demi menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menilai rancangan pelatihan selama 45 hari tersebut sangat timpang dan salah sasaran, sebab 30 hari dialokasikan sepenuhnya untuk fisik militer, sementara pendalaman materi substansi koperasi hanya dijatah 15 hari.
Menurut analisis politisi tersebut, jika skema penghapusan Latsarmil ini diterapkan pada puluhan ribu peserta secara nasional, negara berpotensi mencegah pemborosan hingga triliunan rupiah.
Sebagai catatan, gelombang perdana program SPPI ini dijadwalkan berlangsung sejak 17 Juni hingga 31 Juli 2026.
Kegiatan berskala nasional ini melibatkan total 35.476 orang, yang terbagi atas 30 ribu calon pengelola KDMP di bawah naungan Kementerian Koperasi, serta 5.476 peserta Kampung Nelayan Merah Putih yang pendanaannya disokong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Leave a Comment