Tintanarasi.com, Nasional – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang juga menjabat sebagai CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani.
Pertemuan penting tersebut dilangsungkan secara khusus di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (24/04/2026).
Agenda utama pertemuan ini membahas perkembangan pembangunan program hilirisasi yang tersebar di 13 lokasi di berbagai wilayah Tanah Air.
“Dalam pertemuan tersebut dibahas perkembangan program hilirisasi yang berikutnya akan dibangun segera pada 13 lokasi di Indonesia,” jelas Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan resminya pada Jumat (24/04/2026), seperti dikutip dari Liputan6.
Selain membahas proyek hilirisasi, pertemuan itu turut membicarakan masuknya sejumlah penanam modal baru yang siap meramaikan iklim investasi di Indonesia.
Teddy Indra Wijaya menyebutkan bahwa ada minat besar dari investor, khususnya di bidang waste to energy atau pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan.
“Beberapa investor yang akan berinvestasi di Indonesia terutama dalam bidang Waste to Energy, Sumber Daya Mineral serta Industri Agricultural, Padat Karya dan Garmen,” tuturnya.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa program hilirisasi tidak boleh hanya berfokus pada sektor energi dan mineral semata.
Kepala Negara secara tegas memerintahkan agar program bernilai tambah ini segera diperluas untuk menyentuh sektor pertanian dan perikanan.
“Presiden Prabowo menginginkan bahwa hilirisasi tidak hanya di bidang energi dan mineral tetapi juga harus diperluas di bidang pertanian dan perikanan,” ujar Teddy.
Langkah ini semakin menegaskan arah besar kebijakan pemerintah saat ini, yaitu membangun ekonomi berbasis nilai tambah, memperluas lapangan kerja baru, serta memperkuat daya saing nasional dari hulu hingga hilir.
Sementara itu, terkait realisasi investasi secara nasional, Kementerian Investasi/BKPM mengumumkan bahwa total realisasi investasi hilirisasi pada periode kuartal I 2026 berhasil menembus angka Rp147,5 triliun.
Capaian ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,2 persen jika dibandingkan dengan kuartal I 2025 yang berada di angka Rp136,3 triliun.
Secara keseluruhan, investasi di bidang hilirisasi ini menyumbang porsi 29,6 persen dari total realisasi investasi sepanjang kuartal I 2026 yang menyentuh Rp498,8 triliun.
“Kontribusi dari investasi dari sektor yang berhubungan dengan hilirisasi cukup signifikan dan bisa semakin meningkat ke depannya,” kata Rosan Perkasa Roeslani dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Kamis (23/04/2026).
Dari total realisasi hilirisasi sebesar Rp147,5 triliun tersebut, sektor mineral masih mendominasi dengan sumbangsih Rp98,3 triliun.
Rinciannya meliputi nikel sebesar Rp41,5 triliun, tembaga Rp20,7 triliun, besi baja Rp17,0 triliun, bauksit Rp13,7 triliun, timah Rp2,5 triliun, dan mineral lainnya sebesar Rp2,9 triliun.
Selanjutnya, hilirisasi di sektor perkebunan dan kehutanan menyumbang nilai sebesar Rp29,8 triliun. Kontribusi ini terdiri atas kelapa sawit Rp18,3 triliun, kayu log Rp7,0 triliun, karet Rp2,4 triliun, dan komoditas lainnya Rp2,1 triliun.
“Kita menginginkan investasi ke hilirisasi perkebunan dan kehutanan juga meningkat,” ucap Rosan.
Adapun hilirisasi sektor minyak dan gas bumi (migas) mencatatkan realisasi sebesar Rp17,7 triliun, yang terdiri dari pengolahan minyak bumi Rp13,6 triliun serta gas bumi Rp4,1 triliun.
Di sisi lain, hilirisasi perikanan dan kelautan baru mencapai Rp1,7 triliun. Komoditas unggulan pada sektor ini meliputi garam, ikan TCT (tuna, cakalang, tongkol), udang, rumput laut, rajungan, dan tilapia.
“Kita melihat investasi hilirisasi perikanan dan kelautan bisa meningkat pada semester depan,” ujar Rosan penuh optimisme.
Sebagai catatan positif bagi pemerataan pembangunan ekonomi, mayoritas realisasi investasi hilirisasi ini berlokasi di luar Pulau Jawa dengan persentase mencapai 75,5 persen atau setara dengan Rp111,4 triliun.
Capaian terbesar tersebar di beberapa provinsi utama, yakni Sulawesi Tengah sebesar Rp24,1 triliun, Maluku Utara Rp18,6 triliun, Jawa Barat Rp13,0 triliun, Nusa Tenggara Barat (NTB) Rp12,9 triliun, dan Kepulauan Riau Rp9,6 triliun.
Leave a Comment